Featured Posts

[Travel][feat1]

KPK Respons Imam Nahrawi yang Jadi Tersangka: Tidak Ada Motif Politik

September 19, 2019
Image result for KPK Respons Imam Nahrawi yang Jadi Tersangka: Tidak Ada Motif Politik


Berita Politik - KPK menegaskan tidak ada muatan politis terkait penetapan tersangka Menpora Imam Nahrawi. Imam menjadi tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah KONI serta penerimaan lain terkait jabaran.


Itu tidak ada motif politik sama sekali. Kalau motif politik diumumin sejak ribut ribut kemarin. Tidak ada,'' kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jaksel, Kamis (19/9/2019)


Syarif juga mengklarifikasi pernyataan Imam Nahrawi mengenai status tersangka yang di sebut baru diketahui setelah jumpa pers KPK pada Rabu (18/9).


KPK sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Imam Nahrawi.

Saya juga ingin mengklarifikasi pernyataan Menpora (yang) baru mengetahui kemarin. Saya pikir itu salah karena kita sudah kirimkan (surat). Kalau kita tetapkan status tersangka itu ada kewajiban KPK surat ke beliau & beliau sudah menerimanya,''sambungnya.


BACA JUGA :  Pemerintah dan DPR Sepakat Permudah Pembebasan Bersyarat Koruptor


Mengenai jadwal pemanggilan Imam Nahrawi, Syarif mengaku belum mengetahui persis. Tapi Syarif menyingung ketidakhadiran Imam Nahrawi dalam sejumlah panggilan saat penyidikan.


Sebelumnya, Imam Nahrawi berharap kasusnya tidak bersifat politis. Imam mengatakan akan menghadapi kasus yang membelitnya.


Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat politis. Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat di luar hukum,'' kata Imam Nahrawi dirumah dinasnya, Jl Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (19/9).

Imam Nahrawi menjadi tersangka suap dana hibah KONI dan penerimaan lain berkaitan dengan jabatannya. Total uang yang diduga diterima Imam sebesar puluhan miliar rupiah.


Dalam rentang 2014-2018, Imam Nahrawi melalui assiten pribadinya, Miftahul Ulum, diduga menerima uang Rp 14,7 miliar.


Selain penerimaan uang tersebut, Imam Nahrawi dalam rentang 2016-2018 menerima uang Rp 11.8 Miliar sehingga total dugaan penerimaan uang sebesar Rp 26,5 miliar.


Uang yang diterima tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang di ajukan KONI ke Kemenpora, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain.



SUMBER : DETIK















KPK Respons Imam Nahrawi yang Jadi Tersangka: Tidak Ada Motif Politik KPK Respons Imam Nahrawi yang Jadi Tersangka: Tidak Ada Motif Politik Reviewed by vaniarlarissa on September 19, 2019 Rating: 5

Pemerintah dan DPR Sepakat Permudah Pembebasan Bersyarat Koruptor

September 18, 2019
Komisi III DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan ke pembicaraan tingkat II atau disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna.
Komisi III DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan ke pembicaraan tingkat II atau disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna

Berita Politik - DPR dan Pemerintah sepakat untuk segera mengesahkan revisi Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan)

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja antara Komisi III dan Menteri Hukum & HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Salah satu poin yang di sepakati yakni terkait pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa, salah satunya kasus korupsi. 

Wakil Ketua Komisi III Erna Ranik mengatakan, rancangan UU Pemasyarakatan yang akan disahkan dalam waktu dekat itu, meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat & Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan.

Dengan demikian aturan mengenai pemberian pembebasan bersyarat kembali ke PP Nomor 32 Tahun 1999. Kita berlakukan kembali PP 32 tahun 1999,'' ujar Erma saat di temui seusai Rapat Kerja.

PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur syarat rekomendasi dari aparat penegak hukum yang selama ini memberatkan pemberian pembebasan bersyarat bagi napi korupsi.



Pasal 43A mengatur syarat bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau dikenal istilah justice collaborator.

Kemudian Pasal 43B ayat (3) mensyaratkan adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan pembebasan bersyarat.

Namun aturan soal Justice collaborator dan rekomendasi KPK tidak tercantum dalam PP Nomor 32 Tahun 1999. Erna menjelaskan, dengan berlakunya kembali PP Nomor 32 tahun 1999, maka pemberian pembebasan syarat tergantung pada vonis hakim pengadilan.

Terpidana kasus korupsi tidak dapat mengajukan pembebasan bersyarat jika hal itu tercantum dalam putusan hakim.

Selain itu, pemberian pembebasan bersyarat mengacu pada penilaian Dirjen Pemasyaratan Kemenkumham. Menurut Erma hal ini sejalan dengan asas hukum pidana dalam konteks pembatasan hak.

Berdasarkan asas hukum pidana, hak seorang warga negara, termasuk narapidana, hanya bisa dicabut atau dibatasi oleh 2 hal, yakni undang undang dan putusan pengadilan.

Penerima remisi, cuti bersyarat & lain sebagainya itu teman teman di Pemasyaratan yang akan menilai,'' kata Erma. 

Tapi sepanjang putusan pengadilan tidak menyebut bahwa hak haknya itu dicabut maka itu tetap berlaku, boleh mereka mengajukan. Diterima atau tidak tergantung Kemenkumham,'' ucap politisi dari Partai Demokrat itu.

Setelah disepakati dalam Rapat kerja, rancangan UU pemasyarakatan akan dibahas dalam pembahasan tingkat II di rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang undang.

























Pemerintah dan DPR Sepakat Permudah Pembebasan Bersyarat Koruptor Pemerintah dan DPR Sepakat Permudah Pembebasan Bersyarat Koruptor Reviewed by vaniarlarissa on September 18, 2019 Rating: 5

Salat Minta Hujan, Gubernur Sumsel Harap Tak Saling Salahkan Soal Karhutla

September 17, 2019


Berita Politik - Warga Sumatera Selatan melaksanakan Salat istisqa memohon agar hujan segara turun untuk membantu mengatasi kabut asap.

Gubernur Sumsel Herman Deru yang ikut dalam pelaksanaan Salat Istisqa ini meminta semua pihak tak lagi saling menyalahkan atas bencanakebakaran hutan dan lahan.

Hari ini kita melaksanakan salat minta diturunkan hujan agar kebakaran hutan dan lahan segera berakhir. Saya sudah meminta bupati, kapolres & kodim di daerah ikut,ujar Herman Deru

Sementara itu, terkait kebakaran hutan dan lahan yang kini menimbulkan kabut asap, Herman Deru minta masyarakat tidak saling menyalahkan. Apalagi saat ini pemerintah tengah menangani kabut asap dan telah berusaha maksimal.

Hentikan saling salah, kita tidak ada yang mau seperti ni. Saya mengucapkan terima kasih karna semua unsur mau ikut salat hari ini & mohon keikhlasan sama sama agar ini dijabah Allah, kata Herman Deru.


BACA JUGA : Jokowi Dianggap Khianati Janji Politik Terkait Revisi UU KPK


Kita berharap setelah ini hujan turun di Sumatera Selatan. Saya Kapolda sama Panglima Kodam juga akan ke beberapa lokasi memantau Karhutla, lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan menyebut hingga saat ini ada 3 ribu personel dalam tim gabungan yang diterjunkan untuk pemadaman Karhutia. Hal ini karena kebakaran lahan semakin luas.

Tim gabungan yang diturunkan uda 3 ribuan. Itu gabungan dari TNI, Polri dan semua unsur terlibat, ada Dandim juga sudah satu bulan tidak pulang dia tidur makan di daerah lahan terbakar,tegas Irwan.

Tidak hanya itu saja, Irwan memastikan saat ini ada 9 unit heli diterjunkan untuk pemadaman. Dua di antaranya dipakai untuk pemantauan udara.
Salat Minta Hujan, Gubernur Sumsel Harap Tak Saling Salahkan Soal Karhutla Salat Minta Hujan, Gubernur Sumsel Harap Tak Saling Salahkan Soal Karhutla Reviewed by vaniarlarissa on September 17, 2019 Rating: 5

Jokowi Dianggap Khianati Janji Politik Terkait Revisi UU KPK

September 16, 2019
Jokowi Dianggap Khianati Janji Politik Terkait Revisi UU KPK


Berita Politik - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui revisi UU nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Transparency Internasional Indonesia (TII) menilai langkah Jokowi ini mencederai kepercayaan publik dan mengkhianati janji politiknya sendiri.

Bagi kami ini betul betul mencederai kepercayaan publik, bahkan mengkhianati janji politiknya Jokowi sendiri,'' kata peneliti TII, Alvin, kepada wartawan, Sabtu (14/9/2019). Jokowi - Jusuf Kalla (JK) Sendiri memang memiliki sembilan agenda prioritas dalam Nawacita yang di sampaikan selama kampanye Pilpres 2014. Salah satunya 'Kami akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan  hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

BACA JUGA : Akbar Tandjung: KPK Harus Didukung Penuh

Kembali ke soal revisi UU KPK, Alvin turut membela Ketua KPK Agus Rahardjo, yang menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Jokowi. Menurutnya, kalau memang revisi UU mau memperkuat KPK, seharusnya publik didengarkan dan KPK dilibatkan.

Ini reaksi yang wajar dari KPK, penguatan KPK seharusnya tidak dilakukan dengan ngebut dalam tiga minggu, tidak mau mendengarkan publik dan tidak melibatkan KPK sama sekali,''ujarnya. Alvin menyatakan sepakatnya pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi UU KPK sangat mengecewakan. Padahal, kata Alvin, seluruh negara sedang membangun lembaga antikorupsi yang independen.

"Ini sangat mengecewakan, terutama ketika negara-negara di seluruh dunia sedang membangun lembaga antikorupsi yang independen di masing-masing negara. Bahkan 10 negara teratas di indeks persepsi korupsi punya badan yang independen. Negara terbawah, seperti Sudan Selatan dan Somalia, sedang menguatkan kelembagaan yang independen dan bebas dari kepentingan," jelasnya.

Jokowi sebelumnya menyatakan sepakat UU KPK direvisi. Ada sejumlah poin yang dia sepakati dan dia menolak dalam draf revisi UU KPK yang dibuat DPR. Poin yang disetujui antara lain penyadapan dengan izin Dewan Pengawas, sedangkan yang dia tolak salah satunya adalah keharusan penyelidik dan penyidik dari Polri atau Kejaksaan saja.

"Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi inisiatif DPR dalam RUU KPK yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/9).

Sikap pemerintah dan DPR tentang revisi UU KPK itu langsung mendapat kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya Ketua KPK Agus Rahardjo, yang menyerahkan tanggung jawab mengelolah KPK ke Jokowi.


SUMBER : DETIK



Jokowi Dianggap Khianati Janji Politik Terkait Revisi UU KPK Jokowi Dianggap Khianati Janji Politik Terkait Revisi UU KPK Reviewed by vaniarlarissa on September 16, 2019 Rating: 5

Berita Politik - Akbar Tandjung: KPK Harus Didukung Penuh

September 15, 2019
Akbar Tandjung saat menerima kader muda Partai Golkar dan sejumlah aktivis, Jakarta, Kamis (11/5). Akbar mendukung petisi dukungan untuk KPK sebagai bentuk perlawan hak angket DPR
Berita Politik - Wakil Ketua Dewan Kehormatan  Partai Golkar, Akbar Tanjung mendukung penuh terhadap penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akbar menilai, KPK memiliki peran signifikan untuk memberantas korupsi di Indonesia. 

Kalau saya berpendapat KPK tetap harus kita berikan dukungan penuh, karena membangun sistem pemerintahan kita yang bersih, berwibawa, dan efektif. Kita beri kepercayaan penuh kepada lembaga KPK itu. Itu aja,'' kata Akbar di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Minggu 15 September 2019.

Menurut Akbar, protes masyarakat yang menganggap KPK dilemahkan perlu di serap. Mantan ketum Golkar tersebut menilai beda pandangan antara elir dan rakyat adalah hal wajar. Ya ka demokrasi tidak bisa di hindari. Aspirasi rakyat kita berikan kebebasan untuk sampaikan untuk bangsa dan negara kenapa tidak. Itu aja yang penting, bisa aja ada perbedaan. Masyarakat juga bisa beda, sama petinggi politik,'' katanya.

Sebelumnya, rencana pemerintah dan DPR yang akan merevisi Undang Undang KPK menuai pro dan kontra. Pemerintah berencana merombak sejumlah aturan yang telah di terapkan KPK saat ini. Salah satu yang dirubah adalah terkait penyadapan yang harus izin dari Dewan Pengawas. lalu, usulan adanya sp3 suatu kasus hingga pegawai KPK menjadi ASN (aparatur sipil negara) 


SUMBER : MERDEKA


Berita Politik - Akbar Tandjung: KPK Harus Didukung Penuh Berita Politik - Akbar Tandjung: KPK Harus Didukung Penuh Reviewed by vaniarlarissa on September 15, 2019 Rating: 5

Politik Mobil Esemka Jokowi: Maju Kena, Mundur Kena

September 11, 2019
Politik Mobil Esemka Jokowi: Maju Kena, Mundur Kena
Presiden Joko Widodo saat meresmikan pabrik mobil Esemka yang dikelola PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), di Desa Demangan, Kosambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

Berita Politik - Pabrik Produksi mobil Esemka di Boyolali, Jawa Tengah, akhirnya di luncurkan ke publik pada Jumat (6/9). Momen ini jadi bagian dari rangkaian panjang janji politik Joko Widodo mewujudkan mobil nasional.

Esemka lahir pada 2007 dari tangan anak anak sekolah menengah kejuruan (SMK). Lima Smk dilibatkan dalam proyek tersebut, yakni SMKN 2 Surakarta, SMKN 5 Surakarta, SMK Singosari Malang, dan SMK Muhammadiyah 2 Borubudur. 

Kemudian Esemka mulai dikenal publik saat Jokowi memakainya sebagai mobil dinas Wali Kota Solo pada tahun 2012. Saat itu, Jokowi yang sedang bersiap maju di Pilgub DKI pun menjanjikan Esemka bakal jadi mobil nasional.

Setelah ia terpilih DKI 1 lalu maju menjadi Presiden RI, nama Esemka timbul tenggelam. Esemka baru terdengar kembali saat gelaran Pilpres 2019. Kala itu lawan politik Jokowi dengan gencar mencibir janji soal mobil nasional. Esemka disebut sebagai cerminan janji politik Jokowi yang tak pernah ditepati.

 BACA JUGA : Habibie Wafat, Kedubes Inggris Kibar Bendera Setengah Tiang

 Beberapa saat usai Pilpres 2019, pabrik produksi Esemka diluncurkan. Pabrik itu diklaim bisa memproduksi 18 ribu unit per tahun. Dalam kesempatan itu ditegaskan Esemka adalah produk swasta yang diproduksi di bawah PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK). Berbeda dari janji Jokowi pada 2012 yang hendak menjadikannya mobil nasional.

Esemka pun dikritik publik karena berbentuk mobil pikap, bukan sport utility vehicle (SUV) yang pernah dipakai Jokowi sebelumnya. Publik juga menyoroti kemiripan pikap Esemka dengan merek Changan dari China.Esemka juga menuai kritik dari parlemen. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bahkan menyindir Esemka seharusnya dijadikan mobil dinas kepresidenan.

"Ganti dong dengan mobil Esemka yang dibangga-banggakan. Saya kira itu spiritnya akan bagus, kan sudah diproduksi. Ganti dulu pakai mobil Esemka," ucap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (6/9).

Peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai Jokowi dalam posisi serba salah terkait Esemka. Sebab janji mewujudkan mobil nasional terlampau tinggi, kata Siti.



Ketika coba diwujudkan, Jokowi akan terkena kritik karena realisasinya setengah-setengah. Jika tak diwujudkan, kadung menjadi janji politik yang membenak di publik."Ya simalakama, terlanjur. Maju kena, mundur kena. Kalau orang Jawa bilang, sudah basah, basah sekalian. Ini pelajaran berharga buat kita mengukur kemampuan sendiri," kata Siti saat di hubungi.

Siti menyampaikan Esemka memang taktik jitu Jokowi saat maju di DKI. Namun program itu jadi bumerang di kemudian hari karena sulit diwujudkan baik dari segi politik ataupun bisnis.

 Saat ini, kata Siti, Esemka dipakai Jokowi sekadar untuk menjawab kritik para kawan politik. Langkah ini dilakukan agar kritik serupa tak terus menghinggapinya pada periode kedua. "Pak Jokowi ingin menunjukkan kepada pengkritiknya bahwa Esemka itu riil, konkret, ada. Untuk politik ini kan menaikkan legitimasi," tutur dia.

Dihubungi terpisah, pengamat komunikasi politik Universitas Bunda Mulia Silvanus Alvin menilai Esemka memang jadi hal yang selalu dipakai Jokowi sebagai simbol politik. Saat ini, kata Alvin, Esemka menjadi simbol bahwa Jokowi sudah tak punya lagi beban janji politik untuk peride kedua.

Momen peluncuran yang diambil sebelum masuk periode kedua Jokowi juga disebut Alvin sebagai bentuk pernyataan sikap bahwa ia siap bekerja lima tahun ke depan.

Pemilihan Esemka juga disebut Alvin sebagai simbol visi Jokowi di periode kedua yang diwakili oleh slogan Indonesia Maju.Esemka jadi simbol kemajuan dan kemandirian teknologi yang ingin disampaikan Jokowi, ucap Alvin.

"Presiden hanya bisa menjabat dua kali dalam kurun sepuluh tahun. Jadi Esemka ini dan pemindahan [ibu] kota coba dijadikan legacy besar Jokowi," tutur dia.




SUMBER : CNN INDONESIA
Politik Mobil Esemka Jokowi: Maju Kena, Mundur Kena Politik Mobil Esemka Jokowi: Maju Kena, Mundur Kena Reviewed by vaniarlarissa on September 11, 2019 Rating: 5

SBY Ajak Rakyat Dukung Jokowi, Istana: Bentuk Kesantunan Politik

September 10, 2019
Jokowi dan SBY
Berita Politik - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak rakyat mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) Periode kedua. Kantor Staf Presiden (KSP) Menilai ajakan tersebut sebagai bentuk kesantunan SBY dalam berpolitik.

Pernyataan Pak SBY itu mencerminkan dua hal. Pertama, bentuk kesantunan politik dalam kehidupan demokrasi kita yang makin matang,'' kata Deputi IV bidang Komunikasi  Politik dan Diseminasi Informasi KSP Eko Sulistyo kepada wartawan, Selasa (10/9/2019). Kedua, pernyataan itu menegaskan kembali sikap politik Partai Demokrat yang mengakui kemenangan Pak Jokowi dalam pilpres lalu sebagai Presiden kedua kalinya 2019-2024,'' imbuhnya.

Eko menyebut SBY sebagai politikus senior yang kaya akan pengalaman. Dia setuju dengan pidato kontemplasi SBY yang menyebut menjaga persatuan bangsa merupakan tantangan setiap pemimpin di Indonesia.

Tantangan persatuan bangsa sebagaimana Pak SBY sampaikan dalam pidatonya, kenyataannya memang selalu menjadi tantangan setiap pemimpin bangsa Indonesia,''ucap Eko. Oleh karena itu, menjaga persatuan bangsa selalu menjadi mandat politik sekaligus mandat konstitusi setiap pemimpin negeri ini tak terkecuali Presiden Jokowi,'' sambung dia.

Dalam menjawab tantangan tersebut, Eko mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah membuat suatu kebijakan pembangunan yang berwawasan 'Indonesia Sentris. Hal ini di maksudkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan untuk seluruh wilayah Indonesia serta mengurangi kesenjangan  regional yang bisa menjadi sumber ketidakpuasan daerah dan disintegrasi nasional, jelasnya.

Di beritakan sebelumnya, SBY menyampaikan pidato kontemplasi di kediamannya di Bogor, kemarin malam. Salah satu isi pidato tersebut yakni mengajak rakyat Indonesia mendukung pemerintahaan Jokowi. 

Pemilihan Umum baru selesai kita lakukan. Rakyat telah memberikan mandatnya kepada kepemimpinan yang baru. Dalam kapasitas saya selaku pribadi dan pemimpin Partai Demokrat, saya mengajak saudara saudara kami rakyat Indonesia untuk memberikan kesempatan dan dukungan kepada pemimpin dan pemerintahan yang baru agar sukses dalam mengemban amanah rakyat,'' kata SBY dalam pidato nya di Cikeas, Bogor, Senin (9/9)


SUMBER : DETIK





SBY Ajak Rakyat Dukung Jokowi, Istana: Bentuk Kesantunan Politik SBY Ajak Rakyat Dukung Jokowi, Istana: Bentuk Kesantunan Politik Reviewed by vaniarlarissa on September 10, 2019 Rating: 5

Jokowi Janjikan 1.000 Sarjana Papua Bekerja di BUMN-Perusahaan Besar

September 09, 2019



 Berita Politik - Presiden Jokowi menegaskan masalah pengembangan sumber daya manusia di Papua menjadi perhatian pemerintah. Jokowi menjanjikan 1.000 sarjana dari Papua akan diterima bekerja di BUMN maupun perusahaan swasta yang besar. 

 Jokowi awalnya menceritakan pengalamannya bertemu mahasiswa Papua di berbagai negara. Dia mengatakan Mahasiswa Mahasiswa Papua sangat pintar. Saya di California ketemu 12 mahasiswa Papua yang menemui saya, bukan pintar pintar tapi sangat Pintar.

Di New Zealand ketemu juga lebih dari 10 mahasiswa Papua, pintar pintar semua, di Australia juga,'' kata Jokowi dalam pertemuan dengan tokoh Papua di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019)

Artinya, kata Jokowi, mahasiswa yang ada di luar negeri baik yang menempuh studi S1, S2 maupun S3, sangat banyak. Namun, Indonesia memerlukan lebih banyak lagi. Jokowi juga menceritakan kekhawatiran mahasiswa di luar negeri setelah menyelesaikan studi. Salah satunya akan kerja apa kalau kembali ke Papua.

 Baca juga : Polisi Tilang 941 Mobil Langgar Ganjil Genap di Jakarta

"Banyak menanyakan, 'Pak, saya kalau udah lulus saya mau ke mana?', ya kembali ke tanah Papua, 'terus saya kerja apa?'. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang tidak hanya anak-anak muda di Papua, tapi juga anak muda di Provinsi lain. Ini jadi pekerjaan besar kita," ujarnya.
Oleh karena itu, Jokowi akan memaksa BUMN dan perusahaan swasta besar untuk menerima putra Papua yang baru lulus studi. Jokowi menjanjikan 1.000 mahasiswa Papua akan mendapat pekerjaan yang layak.
"Tapi saya siang hari ini saya buka untuk BUMN dan perusahaan swasta besar yang akan saya paksa, karena kalau lewat prosedur udah kelamaan, jadi kewenangan saya, saya gunakan, agar bisa nerima yang baru lulus mahasiswa dari tanah Papua, sementara saya siang hari ini saya menyampaikan 1.000 dulu lah, nanti akan saya atur lagi masalah PNS tadi supaya juga ada penempatan di provinsi-provinsi yang lain. Termasuk kita atur di eselon 1 2 3 akan kita atur," tuturnya.

SUMBER : DETIK

Jokowi Janjikan 1.000 Sarjana Papua Bekerja di BUMN-Perusahaan Besar Jokowi Janjikan 1.000 Sarjana Papua Bekerja di BUMN-Perusahaan Besar Reviewed by vaniarlarissa on September 09, 2019 Rating: 5

Polisi Tilang 941 Mobil Langgar Ganjil Genap di Jakarta

September 09, 2019
Petugas Kepolisian menindak pengendara mobil berplat nomor genap di persimpangan Jalan Dharmawangsa X dan Jalan Fatmawati, Jakarta, Senin (9/9/2019). Perluasan wilayah ganjil genap berlaku mulai hari ini dan terbagi di beberapa titik, salah satunya Jakarta Selatan
Berita Politik - Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya menilang 941 kendaraan roda empat pada hari pertama penerapan perluasan ganjil genap di 25 ruas jalan di Jakarta. 

Kasubdit Bin Gakkum AKBP M Nasir mengatakan, jumlah tersebut masih saja bisa berubah. Karna, jumlah tersebut hanya mereka yang terkena penindakan pada pagi hari. Sedangkan, sistem ganjil genap masih berlaku pada sore ini, dari pukul 16.00 WIB hingga 21.00 WIB

"Dari jumlah 941 pelanggar ada sebanyak 617 yang Surat Izin Mengemudinya disita sebagai bukti tilang, kemudian sisanya sebanyak 324 Surat Tanda Nomor Kendarannya disita sebagai bukti tilang," kata Nasir di Polda Metro Jaya, Senin (9/9/2019).


Nasir menyebut, jumlah pelanggar terbanyak adalah di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara. Di sana ada 251 pelanggar di mana sebanyak 133 SIM disita dan 118 STNK disita. Sementara lokasi paling sedikit ada di kawasan Jakarta Pusat, karena hanya ada 42 pengendara yang melanggar.

Sebanyak 29 SIM dan 13 STNK disita sebagai barang bukti," sebutnya. Ganjil genap diberlakukan pada Senin sampai Jumat, kecuali hari libur, pada pukul 06.00-10.00 dan pukul 16.00-21.00 WIB. Dia menyatakan uji coba tersebut hanya dilakukan pada koridor tambahan saja.

25 Jalan yang Terkena Ganjil Genap

Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mulai sosialisasi kebijakan ganjil genap di 25 ruas jalan di Jakarta. Berikut 25 ruas jalan yang diberlakukan aturan ganjil genap:
1. Jalan Pintu Besar Selatan
2. Jalan Gajah Mada
3. Jalan Hayam Wuruk
4. Jalan Majapahit
5. Jalan Medan Merdeka Barat
6. Jalan MH Thamrin
7. Jalan Jenderal Sudirman
8. Jalan Sisingamangaraja
9. Jalan Panglima Polim
10. Jalan Fatmawati (simpang Jalan Ketimun 1 sampai Jalan TB Simatupang)
11. Jalan Suryopranoto
12. Jalan Balikpapan
13. Jalan Kyai Caringin
14. Jalan Tomang Raya
15. Jalan Jenderal S Parman
16. Jalan Gatot Subroto
17. Jalan MT Haryono
18. Jalan HR Rasuna Said
19. Jalan DI Panjaitan
20. Jalan Jenderal Ahmad Yani (mulai simpang Jalan Perintis Kemerdekaan sampai simpang Jalan Bekasi Timur Raya)
21. Jalan Pramuka
22. Jalan Salemba Raya
23. Jalan Kramat Raya
24. Jalan Senen Raya
25. Jalan Gunung Sahari.











Polisi Tilang 941 Mobil Langgar Ganjil Genap di Jakarta Polisi Tilang 941 Mobil Langgar Ganjil Genap di Jakarta Reviewed by vaniarlarissa on September 09, 2019 Rating: 5

Jokowi: Jangan Ada yang Ikut Campur Penyusunan Kabinet

September 02, 2019
Jokowi: Jangan Ada yang Ikut Campur Penyusunan Kabinet
Berita Politik - Presiden Joko Widodo mengatakan kerap mendapat pertanyaan dari sejumlah pihak seputar susunan kabinet baru periode 2019-2024, menjelang pelantikan dirinya pada 20 Oktober mendatang. Jokowi menyebut pertanyaan yang di lontarkan selalu sama. 

Hali itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam peresmian pembukaan konferensi hukum tata negara ke 6 tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9). Pak, siapa si nanti menteri menterinya. Setiap ketemu yang ditanyain itu terus,'' kata Jokowi.

Presiden terpilih itu menyebut pihak pihak tersebut selalu menanyakan tentang posisi seseorang dalam kabinetnya nanti, Jokowi tak menjawab pertanyaan pertanyaan itu. Mantan walikota Solo itu hanya meminta agar semua pihak sabar menunggu kabinet baru diumumkan. Jokowi juga menyampaikan sesuai dengan konstitusi, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.

Setiap saat ada pertanyaan itu saya sampaikan konstitusi kita menyatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi jangan ada yang ikut campur,"ujarnya. Meskpun demikian, mantan wali kota solo itu tak melarang para pihak memberikan usulan dalam pemilihan menteri ini. Usul boleh, usul boleh, bisik bisik juga boleh. Tapi seperti tadi yang disampaikan kewenangan presiden, hak prerogatif presiden,"tuturnya.

#Jokowi #Kabinetkerja #Presiden




Jokowi: Jangan Ada yang Ikut Campur Penyusunan Kabinet Jokowi: Jangan Ada yang Ikut Campur Penyusunan Kabinet Reviewed by vaniarlarissa on September 02, 2019 Rating: 5

Istana Sebut Papua 'Bergejolak' Tidak Bisa Dibiarkan

August 29, 2019
Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani.
Berita Politik - Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto melakukan langkah strategis untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat. Terutama terkait aksi aksi di sejumlah kabuputen/kota disana yang beberapa di antaranya berujung kericuhan. 

Jokowi juga sekaligus menginstruksikan untuk menindak secara tegas siapapun yang melakukan kekerasan dan perusakan fasilitas publik. Terbaru, demonstrasi yang berujung kerusuhan terjadi di Jayapura, Papua, kemarin Kamis (29/8). 

Presiden selalu mengarahkan bahwa pendekatan kemanusiaan itu paling penting dan terdepan. Namun bukan berarti pendekatan keamanan tidak di perlukan," kata Deputi V Kantor Staff Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani saat di konfirmasi, Jumat (30/8). 

Perempuan yang karib di panggil Dani ini mengatakan pendekatan keamanan menjadi upaya terakhir pemerintah yang di lakukan dengan standar operasional terukur saat ini adalah menghentikan "gejolak" di Bumi Cendrawasih. "Ini bukan lagi demonstrasi damai. Melainkan sudah anarkis, sudah menjelma kerusuhan,"ujarnya.


Dani menyebut persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat begitu kompleks, bukan hanya persoalan kesejahteraan semata, tetapi juga masalah keamanan. Menurutnya, tindakan merusak fasilitas umum dan potensi kekerasan atau bahkan penghilangan nyawa seseorang tak mungkin dibiarkan begitu saja. Harus perlu diambil tindakan sesuai konteks dan proporsional.

Nanti kalau di biarkan, negara akan di tuduh melakukan pembiaran. Jadi semua itu harus di letakkan sesuai konteksnya dan di letakkan secara proporsional,"tuturnya. Lebih lanjut, Dani menyatakan tindakan rasial kepada siapapun, termasuk masyarakat Papua harus di tolak. Terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur, kata Dani, Polri pun telah menetapkan tersangka dan akan dikenai sanksi hukum yang tegas.

Menurutnya, Jokowi juga sudah menyerukan penegakan hukum tegas kepada para pihak yang rasis. Karena itu tindakaan rasial segelincir oknum jangan lantas di generalisasi seakan itu adalah sikap sebuah komunitas  suku atau etnis tertentu.

Dalam merespons gejolak ini, lanjut Dani, Jokowi juga akan mengundang para tokoh Papua untuk berdialog bagi kepentingan disana. Ia mengatakan tugas semua pemangku kepentingan untuk ikut meredam situasi yang panas ini. 











 
Istana Sebut Papua 'Bergejolak' Tidak Bisa Dibiarkan Istana Sebut Papua 'Bergejolak' Tidak Bisa Dibiarkan Reviewed by vaniarlarissa on August 29, 2019 Rating: 5

Ciuman Sesama Politikus sebagai Peristiwa Politik

August 29, 2019
Ciuman Sesama Politikus sebagai Peristiwa Politik

Berita Politik - Jepretan foto yang menangkap gambar Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, dan First Lady AS, Melania Trump, mendadak viral beberapa hari belakangan. Pasalnya, foto yang diambil oleh fotografer Carlos Barria dalam acara G7 tersebut memperlihatkan bagaimana Melania mencium Trudeau dengan tatapan wajah yang hangat. 

Warganet dengan segera menjadi riuh karena foto tersebut. Akun Twitter bernama @lonilove, misalnya, mencuit: "Melania sudah bersiap mengambil resiko #Trudeau." Akun @Deanobeidallah juga mengeluarkan tanggapan tak kalah konyol. Sepertinya Melania berpikir untuk kabur ke Kanada #Melanialovestrudeau," demikian cuitnya, yang ditanggapi 1,222 orang.

Ini bukan foto pertama yang melibatkan antara anggota keluarga Trump dengan Trudeau dan viral. Dua tahun silam, sang putri, Ivanka, kedapatan Trudeau dengan berseri seri saat acara di Washington.

Al Gore vs Bush: Ciuman Demi Elektabilitas


Dalam jagat politik, ritus ciuman sesama politikus adalah hal yang lumrah. Kasus Melania dan Trudeau bukanlah yang pertama. Pada tahun 2000. Wakil Presiden AS, Al Gore, bikin sensasi di Konvensi Partai Demokrat. Sesaat setelah ia berkampanye, mengutip pemberitaan The New York Times, Al Gore langsung menyapa istrinya, Tipper dengan pelukan dan ciuman di bibir.

Namun, alih alih segera melepaskannya, sebagaimana yang seharusnya atau biasa dilakukan politikus demi menjaga citra, Al gore justru makin beringas, ia mendekap erat, memejamkan mata, dan memberi istrinya ciuman dengan mulut penuh yang berlangsung intens. 

Ciuman Al gore bikin publik geger. Ada yang menganggapnya tak pantas, namun, ada pula yang menyebut itu tindakan normal belaka. Claire Shipman dari NBC menjelaskan ciuman Al Gore dapat di tafsirkan ke dalam dua hal. ia suami yang setia, sekaligus sebagai bukti bahwa kepolosan yang romantis dan kuno itu masih ada. 

Apa yang dilakukan Al gore mendorong George W. Bush untuk mengambil langkah serupa. Kejadian yang juga berlangsung di tahun yang sama itu muncul ketika Bush diundang tampil di acara  Oprah Winfrey. Usai bincang bincang berakhir, sebagaimana diwartakan BBC, Bush langsung nyelonong mencium oprah. 

"Terima kasih untuk ciumannya," kata Oprah.

"Dengan senang hati," balas Bush.

Bush memang gemar sekali mencium orang di depan publik. Kegemaran tersebut bahkan sampai dibikin parodi oleh Buzzfeed News dalam artikel berjudul "George W.Bush Loves Kissing People." Artikel tersebut menjelaskan berapa daftar orang orang yang pernah di cium Bush sangat beragam: istrinya sendiri, istri kepala negara lain, anggota kabinet, sesama politikus, dan orang tua yang mungkin tdak di kenalnya secara spesifik.


Kembali ke oprah. Sekalipun ciuman yang Bush arahkan terlihat aneh, tapi hal itu di anggap sebagai strategi jitu mengejar elektabilitas Al Gore. Catatan: pada 2000, Bush dan Al gore bertarung dalam ajang pemilihan presiden. Bush mewakili Republik dan Al Gore dari Demokrat.

Selain itu, ciuman Bush di Oprah juga ditujukan untuk menggaet pemilih dari kelompok perempuan. Acara Oprah, masih merujuk pada pemberitaan BBC, Ditonton sekitar 22 juta orang. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan pekerja atau kelas menengah, kelompok yang di anggap jadi kunci dalam pilpres 2000.

Tampil di oprah, sekaligus menciumnya adalah alat kehumasan yang efektif untuk mengubah citra Bush, yang sebelumnya di anggap seksis dan mantan pemabuk, di mata pemilih perempuan. Apalagi, Al Gore lebih unggul ketimbang Bush di segmen ini.

Entah langkah tersebut benar benar berkontribusi atau tidak, yang jelas Bush menang dalam pemilu untuk kemudian menjabat selama dua periode yang di tandai dengan kobaran semangat perang melawan teror pasca 911 di kawasan Asia dan Timur Tengah.

Jagonya Ciuman? Jelas Rusia


Bila ditarik lebih jauh, ciuman sesama politikus sudah menjelma bak tradisi, yang riwayatnya terbentang panjang bahkan sejak era Romawi dan Persia kuno. Padraig Belton dan Lana Citron dalam " The politics of the Kiss" yang di publikasikan di New Statesman (2016) menyebut di era lampau, ciuman merupakan simbol pertemuan. Bentuknya ada tiga: mulut (basium), pipi (osculum), dan ciuman kaki.


Seiring berjalannya waktu, ciuman pun memiliki fungsi lain. Seperti, misalnya, yang terjadi di Uni Soviet—sekarang Rusia. Di negara tersebut, ciuman dianggap sebagai simbol kesetaraan, persaudaraan, dan solidaritas. Orang-orang kerap menyebutnya dengan “Ciuman Persaudaraan Sosialis.”

Inspirasinya berasal dari ritus yang dilakukan "Persaudaraan Ortodoks Timur" dan "Ciuman Paskah." Orang-orang Rusia kemudian menjadikan ciuman untuk mengekspresikan dukungan terhadap gerakan buruh yang muncul di pertengahan dan akhir abad 19.

Pada tahun-tahun setelah Revolusi Oktober dan berdirinya Komintern, ciuman seolah menjadi salam resmi di antara orang Rusia. Ia menjadi tanda solidaritas sekaligus pengingat bahwa masyarakat Rusia pernah melewati perjuangan panjang selama era Revolusi Bolshevik—maka dari itu harus dirayakan.

Dengan perluasan komunisme setelah Perang Dunia II, Uni Soviet tidak lagi terisolasi sebagai satu-satunya negara komunis. Konsep "Ciuman Persaudaraan Sosialis" pun menjadi salam ritual di antara para pemimpin negara-negara komunis. Sapaan ini juga diadopsi oleh para pemimpin sosialis di Dunia Ketiga, serta para pemimpin gerakan pembebasan—yang diselaraskan dengan sosialis—seperti Organisasi Pembebasan Palestina dan Kongres Nasional Afrika.

Menyaksikan ritus ciuman yang dilakukan politikus Rusia mungkin terasa aneh. Bila tidak terlalu akrab, ciuman cukup dilakukan tiga kali secara bergantian di pipi, meniru Ortodoks Rusia kuno. Tapi, bila sudah dekat atau mungkin sangat antusias ketika bertemu, ciuman hebat bisa mendarat antar sesama mulut.

Kendatipun di kasus terakhir sudah banyak contohnya, akan tetapi tidak ada yang bisa mempraktikkannya sehebat Leonid Brezhnev, Sekjen Partai Komunis Uni Soviet (1964-1982), tatkala ia mengunci bibir Nikolay Podgorny, Ketua Presidium Majelis Agung Uni Soviet yang menjabat pada 1965-1977.

Yang paling ikonik tentu ketika Brezhnev berciuman dengan pemimpin Jerman Timur, Erich Honecker, pada 1979. Ciuman dahsyat tersebut kemudian diabadikan dalam mural berjudul “God Help Me Survive This Deadly Love” yang terpampang di Tembok Berlin.

Begitu dahsyatnya Brezhnev ketika berciuman, sampai-sampai di Rusia ada anekdot yang kira-kira berbunyi semacam ini: “Sebagai politikus, Brezhnev adalah sampah. Tapi, dia pencium yang baik!”.

Usai Brezhnev, tradisi ini masih diteruskan oleh Mikhail Gorbachev. Dalam beberapa kesempatan, Gorbachev tertangkap kamera mencium kawan politiknya dengan hebat di bibir, seperti yang terjadi dengan Honecker (lagi-lagi).

Di era politik modern, apa yang dilakukan Brezhnev kian jarang dijumpai. Ada semacam citra yang ingin dijaga para politikus hingga mereka tak lagi leluasa berciuman. Paling-paling, mereka hanya menyasar pipi maupun tangan. Atau yang sempat jadi tren: kepala bayi.



















Ciuman Sesama Politikus sebagai Peristiwa Politik Ciuman Sesama Politikus sebagai Peristiwa Politik Reviewed by vaniarlarissa on August 29, 2019 Rating: 5

Beda Nasib PSI dan Hanura di Kebon Sirih

August 27, 2019



Berita Politik - DPRD DKI Jakarta 2019-2024 dihuni pendatang baru. Mereka adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Debutan di Pemilu 2019 lalu. Namun, penghuni lama dengan 10 kursi di periode sebelumnya, yakni Hanura, kini tidak mendapat satu pun kursi di Kebun Sirih tersebut.

Langkah PSI tergolong moncer, Di DPR, mereka tak lolos karena suara yang di peroleh tidak mencapai parliamentary threshold. namun di DPRD DKI Jakarta, mereka mendapat 8 kursi. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding partai partai lain yang berusia lebih tua. Sebut saja Nasdem mendapat 7 kursi, Golkar dengan 6 kursi, PKB 5 kursi, dan PPP 1 kursi. Bahkan Hanura tidak memiliki perwakilan sama sekali di periode 2019-2024.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai PSI berhasil meraup banyak suara karena menjual isu yang selama ini tak di pakai oleh partai lain. Di antaranya isu menolak poligami, toleransi, hingga peran penting dan semangat anak muda. 

Banyak masalah yang sekian lama mengintai kita tapi tidak ada parpol yang secara terbuka menyuarakan karena sangat sensitif. Isu ini yang di pakai PSI untuk mendulang suara," kata Lucius kepada RepublikNKRI, Selasa (27/8)

Isu-isu tersebut, kata Lucius, tidak dijual oleh partai lain karena dianggap akan menghilangkan suara partai. Terlalu berisiko.Lucius mulanya menganggap isu-isu tersebut memang berisiko merugikan partai jika dimainkan. Namun, alih-alih babak belur, PSI justru mendapat respons positif di kalangan masyarakat DKI Jakarta.

Keberhasilan PSI mendulang suara dengan isu sensitif, menurut Lucius, juga tak lepas dari dinamika Jakarta yang menerima pesan itu dengan baik. Terutama di antara kaum minoritas serta kalangan yang tak tersentuh partai-partai besar. Walhasil, mereka memilih untuk mendukung PSI.
"PSI bisa tidak mendapatkan simpati publik mengangkat isu yang membuat orang tidak nyaman, tapi ternyata lumayan juga," ujarnya.

Ditambah lagi, sosok yang dihadirkan PSI adalah anak-anak muda yang dianggap bisa membawa perubahan. Dari sejumlah faktor ini, Lucius jadi menganggap wajar jika PSI memetik buah manis dari jualannya yang laris pula.

Diketahui, kader PSI yang terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta antara lain Idris Ahmad, Anthony Winza Probowo, Viani Limardi, Justin Adrian dan Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Kemudian August Hamonangan, William Aditya Sarana dan Eneng Malianasari. Semuanya tergolong muda.

"Kini mereka (PSI) tinggal memetik buah manisnya, yang ternyata bermain di situasi ini, tidak mampus-mampus banget," tegas dia.PSI merupakan partai debutan di Pemilu 2019 yang didominasi kalangan muda minim pengalaman politik, namun berani menawarkan isu-isu sensitif yang tidak dipakai partai lain. 

PSI merupakan partai debutan di Pemilu 2019 yang didominasi kalangan muda minim pengalaman politik, namun berani menawarkan isu-isu sensitif yang tidak dipakai partai lain. Pengamat Politik Wasisto Raharjo Jati mengungkapkan hal senada dengan Lucius. Menurutnya, selama ini PSI memang berani menggunakan isu-isu yang berbeda dari partai lainnya.

Wasisto mengatakan PSI juga berani melawan isu SARA. Padahal, isu tersebut sangat kental sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.Kala itu, pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dikalahkan oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Isunya melawan stigma tabuh dalam benak orang Jakarta. Selama ini penduduk di Jakarta dihinggapi berbau SARA dan konservatisme. Tetapi PSI berusaha menandingi isu tersebut," kata Wasisto kepada CNNIndoneisa.com, Selasa (27/8).

Meski demikian, ada pula kesan pesimis di benak Wasisto terhadap PSI. Terutama mengenai idealisme yang selama ini digaungkan mereka.Wasisto menekankan bahwa PSI adalah partai politik. Idealisme memang umum digaungkan oleh partai yang baru terbentuk.

Namun seiring berjalannya waktu dan terkontaminasi oleh berbagai kepentingan, partai politik umumnya tidak lagi mempertahankan idealisme yang pernah digaungkannya. Itu berpotensi pula dilakukan oleh PSI. 


"Masih rentan sebenarnya untuk mewujudkan partai idealis di Indonesia. Terlebih dengan sistem pemerintahan kita yang sekarang, tapi setidaknya mereka bisa memberi warna buat parlemen," kata dia.Wasisto mengamini bahwa PSI kerap bersikap vokal. Akan tetapi, PSI akan dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka hanya memiliki 8 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Kondisi tersebut tentu membuat PSI tidak memiliki kekuatan besar dalam melakukan lobi-lobi. Tidak seperti PDIP, Gerindra atau PKS, yang memiliki 15-20 kursi.Dengan begitu, idealisme PSI akan terkikis dengan sendirinya, karena harus kompromi dengan partai lain dalam parlemen.

"Setelah masuk sistem mengikuti kan bukan partai lagi tapi bersifat kolegial dan disini kita perlu PSI apakah menerima pendapat orang lain atau sebaliknya," tutup dia.

engurus Hanura kubu Daryatmo sempat mengganggu kepengurusan Oesman Sapta Odang jelang Pemilu 2019 dilaksanakanPengurus Hanura kubu Daryatmo sempat mengganggu kepengurusan Oesman Sapta Odang jelang Pemilu 2019 dilaksanakan (CNNIndonesia/Abi Sarwanto)
Hanura Hilang dari DPRD DKI Jakarta

Beda cerita, pahit dirasakan Partai Hanura yang tidak mendapatkan suara sama sekali di DPRD DKI. Pada periode sebelumnya Hanura mendapatkan 10 kursi namun kini tak mendapatkan krusi sama sekali.

Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan bahwa itu merupakan konsekuensi dari konflik internal yang melanda Hanura. Menurutnya, akibat buruk yang sama juga dialami PPP di DPRD DKI Jakarta."Konflik internal pasti memakan korban. Efek yang paling terasa terjadi pada Hanura dan PPP," ucapnya.

Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai faktor paling besar Hanura jatuh ialah hingga kini belum ada sosok ketokohan di tubuh partai tersebut. Terlebih, Hanura juga sempat dilanda konflik internal saat Pemilu 2019 lalu.

"Salah satu faktornya adalah sosok ketokohan. Sampai sekarang di internal partai masih dualisme, belum ada satu sosok. Ini yang menyebabkan anggotanya pesimistik," kata Pangi.
Lihat juga: Anies Minta DPRD Baru Segera Proses Calon Wagub DKI Pada pemilihan presiden lalu, Hanura mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Akan tetapi, menurut Pangi, Hanura tidak berkontribusi banyak.

Hal itu membuat Hanura jadi semakin tidak terlihat di mata publik. Padahal, pilpres lalu bisa menjadi panggung bagi parpol-parpol untuk meningkatkan popularitas."Karena tidak ada kontribusi itu maka masyarakat tidak tahu soal Hanura dan memilih untuk ke partai lain," ujar dia.

Faktor lain menurut Pangi adalah Hanura jarang muncul di media massa. Kedekatan dengan media massa, lanjutnya, penting bagi parpol untuk menjual janji-janji yang ditawarkan. Dengan begitu, masyarakat pun menjadi akrab dengan Hanura."Sehingga dengan begitu partai bisa menyampaikan visinya kepada masyarakat. Kalau keadaan seperti ini ya siapa yang tahu (Hanura)?," tegas dia.



Beda Nasib PSI dan Hanura di Kebon Sirih Beda Nasib PSI dan Hanura di Kebon Sirih Reviewed by vaniarlarissa on August 27, 2019 Rating: 5
Subscribe to: Posts ( Atom )
ads 728x90 B
Powered by Blogger.