Berita Politik Sumber Referensi Berita Terpercaya: Search results for DPR

Search results for DPR

Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru, DPR: Berarti Ini Serius dan Bukan Pengalihan Isu

vaniarlarissa August 26, 2019

Presiden Jokowi Sedang Memberikan Keterangan Pers Di Istana Bogor

RepublikNkri | Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali Menyambut Baik Rencana Ibu Kota Baru Di Kabupaten Penajam Paser Utara Dan Kutai Kartanegara. Menurut Dia, Diumumkannya Calon Ibukota Baru Menepis Anggapan Pemerintah Tidak Serius dalam memindahkan ibu kota.

" Itu berarti menghilangkan spekulasi yang selama ini beredar bahwa ini seolah hanya pengalihan isu kemudian pemerintah tidak serius. Dengan presiden sudah berani menyampaikan lokasi persis

(Ibu kota baru) berarti ini serius & sekaligus anggapan bahwa ini pengalihan isu sudah terbantahkan," kata Amani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.

Keseriusan lainnya, lanjut Amali, juga terlihat saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan kajian pemindahan ibu kota ke DPR. Dia berharap kajian itu komprehensif dan mau bahas regulasi soal pemindahan tersebut bersama dengan DPR.

Saya Meyakini Pak Jokowi punya hitungan dan punya kajian yang cukup matang. Untuk jelasnya nanti kita lihat pada saat penyampaiannya di DPR,'' ungkapnya. Dia mengungkapkan, setidaknya ada sembilan undang undang yang harus di ubah terkait pemindahan Ibu Kota Ini. Sayangnya, Amali tidak merinci mana saja undang undang yang harus diubah.

Kira Kira begitu (Sembilan RUU). Saya tidak hapal persis tapi yang jelas saling terkait. Dan ini pekerjaan lintas sektor. Bukan hanya satu atau dua sektor, tapi lintas sektor yang akan bekerja secara simultan. Baik Untuk menyiapkan perencanaan, pekerjaan teknis dan aturan maupun payung hukum untuk mendasari pelaksanaan ini,"ucapnya.

Sumber : Liputan6.com

Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru, DPR: Berarti Ini Serius dan Bukan Pengalihan Isu

Reviewed by vaniarlarissa on August 26, 2019 Rating: 5

Jokowi Dianggap Khianati Janji Politik Terkait Revisi UU KPK

vaniarlarissa September 16, 2019

Berita Politik - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui revisi UU nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Transparency Internasional Indonesia (TII) menilai langkah Jokowi ini mencederai kepercayaan publik dan mengkhianati janji politiknya sendiri.

Bagi kami ini betul betul mencederai kepercayaan publik, bahkan mengkhianati janji politiknya Jokowi sendiri,'' kata peneliti TII, Alvin, kepada wartawan, Sabtu (14/9/2019). Jokowi - Jusuf Kalla (JK) Sendiri memang memiliki sembilan agenda prioritas dalam Nawacita yang di sampaikan selama kampanye Pilpres 2014. Salah satunya 'Kami akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

BACA JUGA : Akbar Tandjung: KPK Harus Didukung Penuh

Kembali ke soal revisi UU KPK, Alvin turut membela Ketua KPK Agus Rahardjo, yang menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Jokowi. Menurutnya, kalau memang revisi UU mau memperkuat KPK, seharusnya publik didengarkan dan KPK dilibatkan.

Ini reaksi yang wajar dari KPK, penguatan KPK seharusnya tidak dilakukan dengan ngebut dalam tiga minggu, tidak mau mendengarkan publik dan tidak melibatkan KPK sama sekali,''ujarnya. Alvin menyatakan sepakatnya pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi UU KPK sangat mengecewakan. Padahal, kata Alvin, seluruh negara sedang membangun lembaga antikorupsi yang independen.

"Ini sangat mengecewakan, terutama ketika negara-negara di seluruh dunia sedang membangun lembaga antikorupsi yang independen di masing-masing negara. Bahkan 10 negara teratas di indeks persepsi korupsi punya badan yang independen. Negara terbawah, seperti Sudan Selatan dan Somalia, sedang menguatkan kelembagaan yang independen dan bebas dari kepentingan," jelasnya.

Jokowi sebelumnya menyatakan sepakat UU KPK direvisi. Ada sejumlah poin yang dia sepakati dan dia menolak dalam draf revisi UU KPK yang dibuat DPR. Poin yang disetujui antara lain penyadapan dengan izin Dewan Pengawas, sedangkan yang dia tolak salah satunya adalah keharusan penyelidik dan penyidik dari Polri atau Kejaksaan saja.

"Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi inisiatif DPR dalam RUU KPK yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/9).

Sikap pemerintah dan DPR tentang revisi UU KPK itu langsung mendapat kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya Ketua KPK Agus Rahardjo, yang menyerahkan tanggung jawab mengelolah KPK ke Jokowi.

SUMBER : DETIK

Jokowi Dianggap Khianati Janji Politik Terkait Revisi UU KPK

Reviewed by vaniarlarissa on September 16, 2019 Rating: 5

Pemerintah dan DPR Sepakat Permudah Pembebasan Bersyarat Koruptor

vaniarlarissa September 18, 2019

Komisi III DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan ke pembicaraan tingkat II atau disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna

Berita Politik - DPR dan Pemerintah sepakat untuk segera mengesahkan revisi Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan)

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja antara Komisi III dan Menteri Hukum & HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Salah satu poin yang di sepakati yakni terkait pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa, salah satunya kasus korupsi.

Wakil Ketua Komisi III Erna Ranik mengatakan, rancangan UU Pemasyarakatan yang akan disahkan dalam waktu dekat itu, meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat & Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan.

Dengan demikian aturan mengenai pemberian pembebasan bersyarat kembali ke PP Nomor 32 Tahun 1999. Kita berlakukan kembali PP 32 tahun 1999,'' ujar Erma saat di temui seusai Rapat Kerja.

PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur syarat rekomendasi dari aparat penegak hukum yang selama ini memberatkan pemberian pembebasan bersyarat bagi napi korupsi.

Pasal 43A mengatur syarat bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau dikenal istilah justice collaborator.

Kemudian Pasal 43B ayat (3) mensyaratkan adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan pembebasan bersyarat.

Namun aturan soal Justice collaborator dan rekomendasi KPK tidak tercantum dalam PP Nomor 32 Tahun 1999. Erna menjelaskan, dengan berlakunya kembali PP Nomor 32 tahun 1999, maka pemberian pembebasan syarat tergantung pada vonis hakim pengadilan.

Terpidana kasus korupsi tidak dapat mengajukan pembebasan bersyarat jika hal itu tercantum dalam putusan hakim.

Selain itu, pemberian pembebasan bersyarat mengacu pada penilaian Dirjen Pemasyaratan Kemenkumham. Menurut Erma hal ini sejalan dengan asas hukum pidana dalam konteks pembatasan hak.

Berdasarkan asas hukum pidana, hak seorang warga negara, termasuk narapidana, hanya bisa dicabut atau dibatasi oleh 2 hal, yakni undang undang dan putusan pengadilan.

Penerima remisi, cuti bersyarat & lain sebagainya itu teman teman di Pemasyaratan yang akan menilai,'' kata Erma.

Tapi sepanjang putusan pengadilan tidak menyebut bahwa hak haknya itu dicabut maka itu tetap berlaku, boleh mereka mengajukan. Diterima atau tidak tergantung Kemenkumham,'' ucap politisi dari Partai Demokrat itu.

Setelah disepakati dalam Rapat kerja, rancangan UU pemasyarakatan akan dibahas dalam pembahasan tingkat II di rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang undang.

Pemerintah dan DPR Sepakat Permudah Pembebasan Bersyarat Koruptor

Reviewed by vaniarlarissa on September 18, 2019 Rating: 5

Beda Nasib PSI dan Hanura di Kebon Sirih

vaniarlarissa August 27, 2019

Berita Politik - DPRD DKI Jakarta 2019-2024 dihuni pendatang baru. Mereka adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Debutan di Pemilu 2019 lalu. Namun, penghuni lama dengan 10 kursi di periode sebelumnya, yakni Hanura, kini tidak mendapat satu pun kursi di Kebun Sirih tersebut.

Langkah PSI tergolong moncer, Di DPR, mereka tak lolos karena suara yang di peroleh tidak mencapai parliamentary threshold. namun di DPRD DKI Jakarta, mereka mendapat 8 kursi. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding partai partai lain yang berusia lebih tua. Sebut saja Nasdem mendapat 7 kursi, Golkar dengan 6 kursi, PKB 5 kursi, dan PPP 1 kursi. Bahkan Hanura tidak memiliki perwakilan sama sekali di periode 2019-2024.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai PSI berhasil meraup banyak suara karena menjual isu yang selama ini tak di pakai oleh partai lain. Di antaranya isu menolak poligami, toleransi, hingga peran penting dan semangat anak muda.

Banyak masalah yang sekian lama mengintai kita tapi tidak ada parpol yang secara terbuka menyuarakan karena sangat sensitif. Isu ini yang di pakai PSI untuk mendulang suara," kata Lucius kepada RepublikNKRI, Selasa (27/8)

Isu-isu tersebut, kata Lucius, tidak dijual oleh partai lain karena dianggap akan menghilangkan suara partai. Terlalu berisiko.Lucius mulanya menganggap isu-isu tersebut memang berisiko merugikan partai jika dimainkan. Namun, alih-alih babak belur, PSI justru mendapat respons positif di kalangan masyarakat DKI Jakarta.

Keberhasilan PSI mendulang suara dengan isu sensitif, menurut Lucius, juga tak lepas dari dinamika Jakarta yang menerima pesan itu dengan baik. Terutama di antara kaum minoritas serta kalangan yang tak tersentuh partai-partai besar. Walhasil, mereka memilih untuk mendukung PSI.

"PSI bisa tidak mendapatkan simpati publik mengangkat isu yang membuat orang tidak nyaman, tapi ternyata lumayan juga," ujarnya.

Ditambah lagi, sosok yang dihadirkan PSI adalah anak-anak muda yang dianggap bisa membawa perubahan. Dari sejumlah faktor ini, Lucius jadi menganggap wajar jika PSI memetik buah manis dari jualannya yang laris pula.

Diketahui, kader PSI yang terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta antara lain Idris Ahmad, Anthony Winza Probowo, Viani Limardi, Justin Adrian dan Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Kemudian August Hamonangan, William Aditya Sarana dan Eneng Malianasari. Semuanya tergolong muda.

"Kini mereka (PSI) tinggal memetik buah manisnya, yang ternyata bermain di situasi ini, tidak mampus-mampus banget," tegas dia.PSI merupakan partai debutan di Pemilu 2019 yang didominasi kalangan muda minim pengalaman politik, namun berani menawarkan isu-isu sensitif yang tidak dipakai partai lain.

PSI merupakan partai debutan di Pemilu 2019 yang didominasi kalangan muda minim pengalaman politik, namun berani menawarkan isu-isu sensitif yang tidak dipakai partai lain. Pengamat Politik Wasisto Raharjo Jati mengungkapkan hal senada dengan Lucius. Menurutnya, selama ini PSI memang berani menggunakan isu-isu yang berbeda dari partai lainnya.

Wasisto mengatakan PSI juga berani melawan isu SARA. Padahal, isu tersebut sangat kental sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.Kala itu, pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dikalahkan oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Isunya melawan stigma tabuh dalam benak orang Jakarta. Selama ini penduduk di Jakarta dihinggapi berbau SARA dan konservatisme. Tetapi PSI berusaha menandingi isu tersebut," kata Wasisto kepada CNNIndoneisa.com, Selasa (27/8).

Meski demikian, ada pula kesan pesimis di benak Wasisto terhadap PSI. Terutama mengenai idealisme yang selama ini digaungkan mereka.Wasisto menekankan bahwa PSI adalah partai politik. Idealisme memang umum digaungkan oleh partai yang baru terbentuk.

Namun seiring berjalannya waktu dan terkontaminasi oleh berbagai kepentingan, partai politik umumnya tidak lagi mempertahankan idealisme yang pernah digaungkannya. Itu berpotensi pula dilakukan oleh PSI.

"Masih rentan sebenarnya untuk mewujudkan partai idealis di Indonesia. Terlebih dengan sistem pemerintahan kita yang sekarang, tapi setidaknya mereka bisa memberi warna buat parlemen," kata dia.Wasisto mengamini bahwa PSI kerap bersikap vokal. Akan tetapi, PSI akan dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka hanya memiliki 8 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Kondisi tersebut tentu membuat PSI tidak memiliki kekuatan besar dalam melakukan lobi-lobi. Tidak seperti PDIP, Gerindra atau PKS, yang memiliki 15-20 kursi.Dengan begitu, idealisme PSI akan terkikis dengan sendirinya, karena harus kompromi dengan partai lain dalam parlemen.

"Setelah masuk sistem mengikuti kan bukan partai lagi tapi bersifat kolegial dan disini kita perlu PSI apakah menerima pendapat orang lain atau sebaliknya," tutup dia.

engurus Hanura kubu Daryatmo sempat mengganggu kepengurusan Oesman Sapta Odang jelang Pemilu 2019 dilaksanakanPengurus Hanura kubu Daryatmo sempat mengganggu kepengurusan Oesman Sapta Odang jelang Pemilu 2019 dilaksanakan (CNNIndonesia/Abi Sarwanto)

Hanura Hilang dari DPRD DKI Jakarta

Beda cerita, pahit dirasakan Partai Hanura yang tidak mendapatkan suara sama sekali di DPRD DKI. Pada periode sebelumnya Hanura mendapatkan 10 kursi namun kini tak mendapatkan krusi sama sekali.

Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan bahwa itu merupakan konsekuensi dari konflik internal yang melanda Hanura. Menurutnya, akibat buruk yang sama juga dialami PPP di DPRD DKI Jakarta."Konflik internal pasti memakan korban. Efek yang paling terasa terjadi pada Hanura dan PPP," ucapnya.

Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai faktor paling besar Hanura jatuh ialah hingga kini belum ada sosok ketokohan di tubuh partai tersebut. Terlebih, Hanura juga sempat dilanda konflik internal saat Pemilu 2019 lalu.

"Salah satu faktornya adalah sosok ketokohan. Sampai sekarang di internal partai masih dualisme, belum ada satu sosok. Ini yang menyebabkan anggotanya pesimistik," kata Pangi.

Lihat juga: Anies Minta DPRD Baru Segera Proses Calon Wagub DKI Pada pemilihan presiden lalu, Hanura mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Akan tetapi, menurut Pangi, Hanura tidak berkontribusi banyak.

Hal itu membuat Hanura jadi semakin tidak terlihat di mata publik. Padahal, pilpres lalu bisa menjadi panggung bagi parpol-parpol untuk meningkatkan popularitas."Karena tidak ada kontribusi itu maka masyarakat tidak tahu soal Hanura dan memilih untuk ke partai lain," ujar dia.

Faktor lain menurut Pangi adalah Hanura jarang muncul di media massa. Kedekatan dengan media massa, lanjutnya, penting bagi parpol untuk menjual janji-janji yang ditawarkan. Dengan begitu, masyarakat pun menjadi akrab dengan Hanura."Sehingga dengan begitu partai bisa menyampaikan visinya kepada masyarakat. Kalau keadaan seperti ini ya siapa yang tahu (Hanura)?," tegas dia.

Beda Nasib PSI dan Hanura di Kebon Sirih

Reviewed by vaniarlarissa on August 27, 2019 Rating: 5

Berita Politik - Akbar Tandjung: KPK Harus Didukung Penuh

vaniarlarissa September 15, 2019

Akbar Tandjung saat menerima kader muda Partai Golkar dan sejumlah aktivis, Jakarta, Kamis (11/5). Akbar mendukung petisi dukungan untuk KPK sebagai bentuk perlawan hak angket DPR

Berita Politik - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung mendukung penuh terhadap penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akbar menilai, KPK memiliki peran signifikan untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Kalau saya berpendapat KPK tetap harus kita berikan dukungan penuh, karena membangun sistem pemerintahan kita yang bersih, berwibawa, dan efektif. Kita beri kepercayaan penuh kepada lembaga KPK itu. Itu aja,'' kata Akbar di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Minggu 15 September 2019.

Menurut Akbar, protes masyarakat yang menganggap KPK dilemahkan perlu di serap. Mantan ketum Golkar tersebut menilai beda pandangan antara elir dan rakyat adalah hal wajar. Ya ka demokrasi tidak bisa di hindari. Aspirasi rakyat kita berikan kebebasan untuk sampaikan untuk bangsa dan negara kenapa tidak. Itu aja yang penting, bisa aja ada perbedaan. Masyarakat juga bisa beda, sama petinggi politik,'' katanya.

Sebelumnya, rencana pemerintah dan DPR yang akan merevisi Undang Undang KPK menuai pro dan kontra. Pemerintah berencana merombak sejumlah aturan yang telah di terapkan KPK saat ini. Salah satu yang dirubah adalah terkait penyadapan yang harus izin dari Dewan Pengawas. lalu, usulan adanya sp3 suatu kasus hingga pegawai KPK menjadi ASN (aparatur sipil negara)

SUMBER : MERDEKA

Berita Politik - Akbar Tandjung: KPK Harus Didukung Penuh

Reviewed by vaniarlarissa on September 15, 2019 Rating: 5

Ciuman Sesama Politikus sebagai Peristiwa Politik

vaniarlarissa August 29, 2019

Ciuman Sesama Politikus sebagai Peristiwa Politik

Berita Politik - Jepretan foto yang menangkap gambar Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, dan First Lady AS, Melania Trump, mendadak viral beberapa hari belakangan. Pasalnya, foto yang diambil oleh fotografer Carlos Barria dalam acara G7 tersebut memperlihatkan bagaimana Melania mencium Trudeau dengan tatapan wajah yang hangat.

Warganet dengan segera menjadi riuh karena foto tersebut. Akun Twitter bernama @lonilove, misalnya, mencuit: "Melania sudah bersiap mengambil resiko #Trudeau." Akun @Deanobeidallah juga mengeluarkan tanggapan tak kalah konyol. Sepertinya Melania berpikir untuk kabur ke Kanada #Melanialovestrudeau," demikian cuitnya, yang ditanggapi 1,222 orang.

Ini bukan foto pertama yang melibatkan antara anggota keluarga Trump dengan Trudeau dan viral. Dua tahun silam, sang putri, Ivanka, kedapatan Trudeau dengan berseri seri saat acara di Washington.

Al Gore vs Bush: Ciuman Demi Elektabilitas

Dalam jagat politik, ritus ciuman sesama politikus adalah hal yang lumrah. Kasus Melania dan Trudeau bukanlah yang pertama. Pada tahun 2000. Wakil Presiden AS, Al Gore, bikin sensasi di Konvensi Partai Demokrat. Sesaat setelah ia berkampanye, mengutip pemberitaan The New York Times, Al Gore langsung menyapa istrinya, Tipper dengan pelukan dan ciuman di bibir.

Namun, alih alih segera melepaskannya, sebagaimana yang seharusnya atau biasa dilakukan politikus demi menjaga citra, Al gore justru makin beringas, ia mendekap erat, memejamkan mata, dan memberi istrinya ciuman dengan mulut penuh yang berlangsung intens.

Ciuman Al gore bikin publik geger. Ada yang menganggapnya tak pantas, namun, ada pula yang menyebut itu tindakan normal belaka. Claire Shipman dari NBC menjelaskan ciuman Al Gore dapat di tafsirkan ke dalam dua hal. ia suami yang setia, sekaligus sebagai bukti bahwa kepolosan yang romantis dan kuno itu masih ada.

Apa yang dilakukan Al gore mendorong George W. Bush untuk mengambil langkah serupa. Kejadian yang juga berlangsung di tahun yang sama itu muncul ketika Bush diundang tampil di acara Oprah Winfrey. Usai bincang bincang berakhir, sebagaimana diwartakan BBC, Bush langsung nyelonong mencium oprah.

"Terima kasih untuk ciumannya," kata Oprah.

"Dengan senang hati," balas Bush.

Bush memang gemar sekali mencium orang di depan publik. Kegemaran tersebut bahkan sampai dibikin parodi oleh Buzzfeed News dalam artikel berjudul "George W.Bush Loves Kissing People." Artikel tersebut menjelaskan berapa daftar orang orang yang pernah di cium Bush sangat beragam: istrinya sendiri, istri kepala negara lain, anggota kabinet, sesama politikus, dan orang tua yang mungkin tdak di kenalnya secara spesifik.

Kembali ke oprah. Sekalipun ciuman yang Bush arahkan terlihat aneh, tapi hal itu di anggap sebagai strategi jitu mengejar elektabilitas Al Gore. Catatan: pada 2000, Bush dan Al gore bertarung dalam ajang pemilihan presiden. Bush mewakili Republik dan Al Gore dari Demokrat.

Selain itu, ciuman Bush di Oprah juga ditujukan untuk menggaet pemilih dari kelompok perempuan. Acara Oprah, masih merujuk pada pemberitaan BBC, Ditonton sekitar 22 juta orang. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan pekerja atau kelas menengah, kelompok yang di anggap jadi kunci dalam pilpres 2000.

Tampil di oprah, sekaligus menciumnya adalah alat kehumasan yang efektif untuk mengubah citra Bush, yang sebelumnya di anggap seksis dan mantan pemabuk, di mata pemilih perempuan. Apalagi, Al Gore lebih unggul ketimbang Bush di segmen ini.

Entah langkah tersebut benar benar berkontribusi atau tidak, yang jelas Bush menang dalam pemilu untuk kemudian menjabat selama dua periode yang di tandai dengan kobaran semangat perang melawan teror pasca 911 di kawasan Asia dan Timur Tengah.

Jagonya Ciuman? Jelas Rusia

Bila ditarik lebih jauh, ciuman sesama politikus sudah menjelma bak tradisi, yang riwayatnya terbentang panjang bahkan sejak era Romawi dan Persia kuno. Padraig Belton dan Lana Citron dalam " The politics of the Kiss" yang di publikasikan di New Statesman (2016) menyebut di era lampau, ciuman merupakan simbol pertemuan. Bentuknya ada tiga: mulut (basium), pipi (osculum), dan ciuman kaki.

Seiring berjalannya waktu, ciuman pun memiliki fungsi lain. Seperti, misalnya, yang terjadi di Uni Soviet—sekarang Rusia. Di negara tersebut, ciuman dianggap sebagai simbol kesetaraan, persaudaraan, dan solidaritas. Orang-orang kerap menyebutnya dengan “Ciuman Persaudaraan Sosialis.”

Inspirasinya berasal dari ritus yang dilakukan "Persaudaraan Ortodoks Timur" dan "Ciuman Paskah." Orang-orang Rusia kemudian menjadikan ciuman untuk mengekspresikan dukungan terhadap gerakan buruh yang muncul di pertengahan dan akhir abad 19.

Pada tahun-tahun setelah Revolusi Oktober dan berdirinya Komintern, ciuman seolah menjadi salam resmi di antara orang Rusia. Ia menjadi tanda solidaritas sekaligus pengingat bahwa masyarakat Rusia pernah melewati perjuangan panjang selama era Revolusi Bolshevik—maka dari itu harus dirayakan.

Dengan perluasan komunisme setelah Perang Dunia II, Uni Soviet tidak lagi terisolasi sebagai satu-satunya negara komunis. Konsep "Ciuman Persaudaraan Sosialis" pun menjadi salam ritual di antara para pemimpin negara-negara komunis. Sapaan ini juga diadopsi oleh para pemimpin sosialis di Dunia Ketiga, serta para pemimpin gerakan pembebasan—yang diselaraskan dengan sosialis—seperti Organisasi Pembebasan Palestina dan Kongres Nasional Afrika.

Menyaksikan ritus ciuman yang dilakukan politikus Rusia mungkin terasa aneh. Bila tidak terlalu akrab, ciuman cukup dilakukan tiga kali secara bergantian di pipi, meniru Ortodoks Rusia kuno. Tapi, bila sudah dekat atau mungkin sangat antusias ketika bertemu, ciuman hebat bisa mendarat antar sesama mulut.

Kendatipun di kasus terakhir sudah banyak contohnya, akan tetapi tidak ada yang bisa mempraktikkannya sehebat Leonid Brezhnev, Sekjen Partai Komunis Uni Soviet (1964-1982), tatkala ia mengunci bibir Nikolay Podgorny, Ketua Presidium Majelis Agung Uni Soviet yang menjabat pada 1965-1977.

Yang paling ikonik tentu ketika Brezhnev berciuman dengan pemimpin Jerman Timur, Erich Honecker, pada 1979. Ciuman dahsyat tersebut kemudian diabadikan dalam mural berjudul “God Help Me Survive This Deadly Love” yang terpampang di Tembok Berlin.

Begitu dahsyatnya Brezhnev ketika berciuman, sampai-sampai di Rusia ada anekdot yang kira-kira berbunyi semacam ini: “Sebagai politikus, Brezhnev adalah sampah. Tapi, dia pencium yang baik!”.

Usai Brezhnev, tradisi ini masih diteruskan oleh Mikhail Gorbachev. Dalam beberapa kesempatan, Gorbachev tertangkap kamera mencium kawan politiknya dengan hebat di bibir, seperti yang terjadi dengan Honecker (lagi-lagi).

Di era politik modern, apa yang dilakukan Brezhnev kian jarang dijumpai. Ada semacam citra yang ingin dijaga para politikus hingga mereka tak lagi leluasa berciuman. Paling-paling, mereka hanya menyasar pipi maupun tangan. Atau yang sempat jadi tren: kepala bayi.

Ciuman Sesama Politikus sebagai Peristiwa Politik

Reviewed by vaniarlarissa on August 29, 2019 Rating: 5

Politik Mobil Esemka Jokowi: Maju Kena, Mundur Kena

vaniarlarissa September 11, 2019

Presiden Joko Widodo saat meresmikan pabrik mobil Esemka yang dikelola PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), di Desa Demangan, Kosambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

Berita Politik - Pabrik Produksi mobil Esemka di Boyolali, Jawa Tengah, akhirnya di luncurkan ke publik pada Jumat (6/9). Momen ini jadi bagian dari rangkaian panjang janji politik Joko Widodo mewujudkan mobil nasional.

Esemka lahir pada 2007 dari tangan anak anak sekolah menengah kejuruan (SMK). Lima Smk dilibatkan dalam proyek tersebut, yakni SMKN 2 Surakarta, SMKN 5 Surakarta, SMK Singosari Malang, dan SMK Muhammadiyah 2 Borubudur.

Kemudian Esemka mulai dikenal publik saat Jokowi memakainya sebagai mobil dinas Wali Kota Solo pada tahun 2012. Saat itu, Jokowi yang sedang bersiap maju di Pilgub DKI pun menjanjikan Esemka bakal jadi mobil nasional.

Setelah ia terpilih DKI 1 lalu maju menjadi Presiden RI, nama Esemka timbul tenggelam. Esemka baru terdengar kembali saat gelaran Pilpres 2019. Kala itu lawan politik Jokowi dengan gencar mencibir janji soal mobil nasional. Esemka disebut sebagai cerminan janji politik Jokowi yang tak pernah ditepati.

BACA JUGA : Habibie Wafat, Kedubes Inggris Kibar Bendera Setengah Tiang

Beberapa saat usai Pilpres 2019, pabrik produksi Esemka diluncurkan. Pabrik itu diklaim bisa memproduksi 18 ribu unit per tahun. Dalam kesempatan itu ditegaskan Esemka adalah produk swasta yang diproduksi di bawah PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK). Berbeda dari janji Jokowi pada 2012 yang hendak menjadikannya mobil nasional.

Esemka pun dikritik publik karena berbentuk mobil pikap, bukan sport utility vehicle (SUV) yang pernah dipakai Jokowi sebelumnya. Publik juga menyoroti kemiripan pikap Esemka dengan merek Changan dari China.Esemka juga menuai kritik dari parlemen. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bahkan menyindir Esemka seharusnya dijadikan mobil dinas kepresidenan.

"Ganti dong dengan mobil Esemka yang dibangga-banggakan. Saya kira itu spiritnya akan bagus, kan sudah diproduksi. Ganti dulu pakai mobil Esemka," ucap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (6/9).

Peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai Jokowi dalam posisi serba salah terkait Esemka. Sebab janji mewujudkan mobil nasional terlampau tinggi, kata Siti.

Ketika coba diwujudkan, Jokowi akan terkena kritik karena realisasinya setengah-setengah. Jika tak diwujudkan, kadung menjadi janji politik yang membenak di publik."Ya simalakama, terlanjur. Maju kena, mundur kena. Kalau orang Jawa bilang, sudah basah, basah sekalian. Ini pelajaran berharga buat kita mengukur kemampuan sendiri," kata Siti saat di hubungi.

Siti menyampaikan Esemka memang taktik jitu Jokowi saat maju di DKI. Namun program itu jadi bumerang di kemudian hari karena sulit diwujudkan baik dari segi politik ataupun bisnis.

Saat ini, kata Siti, Esemka dipakai Jokowi sekadar untuk menjawab kritik para kawan politik. Langkah ini dilakukan agar kritik serupa tak terus menghinggapinya pada periode kedua. "Pak Jokowi ingin menunjukkan kepada pengkritiknya bahwa Esemka itu riil, konkret, ada. Untuk politik ini kan menaikkan legitimasi," tutur dia.

Dihubungi terpisah, pengamat komunikasi politik Universitas Bunda Mulia Silvanus Alvin menilai Esemka memang jadi hal yang selalu dipakai Jokowi sebagai simbol politik. Saat ini, kata Alvin, Esemka menjadi simbol bahwa Jokowi sudah tak punya lagi beban janji politik untuk peride kedua.

Momen peluncuran yang diambil sebelum masuk periode kedua Jokowi juga disebut Alvin sebagai bentuk pernyataan sikap bahwa ia siap bekerja lima tahun ke depan.

Pemilihan Esemka juga disebut Alvin sebagai simbol visi Jokowi di periode kedua yang diwakili oleh slogan Indonesia Maju.Esemka jadi simbol kemajuan dan kemandirian teknologi yang ingin disampaikan Jokowi, ucap Alvin.

"Presiden hanya bisa menjabat dua kali dalam kurun sepuluh tahun. Jadi Esemka ini dan pemindahan [ibu] kota coba dijadikan legacy besar Jokowi," tutur dia.