Istana Sebut Papua 'Bergejolak' Tidak Bisa Dibiarkan

Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani.

Berita Politik - Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto melakukan langkah strategis untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat. Terutama terkait aksi aksi di sejumlah kabuputen/kota disana yang beberapa di antaranya berujung kericuhan. 

Jokowi juga sekaligus menginstruksikan untuk menindak secara tegas siapapun yang melakukan kekerasan dan perusakan fasilitas publik. Terbaru, demonstrasi yang berujung kerusuhan terjadi di Jayapura, Papua, kemarin Kamis (29/8). 

Presiden selalu mengarahkan bahwa pendekatan kemanusiaan itu paling penting dan terdepan. Namun bukan berarti pendekatan keamanan tidak di perlukan," kata Deputi V Kantor Staff Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani saat di konfirmasi, Jumat (30/8). 

Perempuan yang karib di panggil Dani ini mengatakan pendekatan keamanan menjadi upaya terakhir pemerintah yang di lakukan dengan standar operasional terukur saat ini adalah menghentikan "gejolak" di Bumi Cendrawasih. "Ini bukan lagi demonstrasi damai. Melainkan sudah anarkis, sudah menjelma kerusuhan,"ujarnya.

BACA JUGA : Ciuman Sesama Politikus sebagai Peristiwa Politik

Dani menyebut persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat begitu kompleks, bukan hanya persoalan kesejahteraan semata, tetapi juga masalah keamanan. Menurutnya, tindakan merusak fasilitas umum dan potensi kekerasan atau bahkan penghilangan nyawa seseorang tak mungkin dibiarkan begitu saja. Harus perlu diambil tindakan sesuai konteks dan proporsional.

Nanti kalau di biarkan, negara akan di tuduh melakukan pembiaran. Jadi semua itu harus di letakkan sesuai konteksnya dan di letakkan secara proporsional,"tuturnya. Lebih lanjut, Dani menyatakan tindakan rasial kepada siapapun, termasuk masyarakat Papua harus di tolak. Terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur, kata Dani, Polri pun telah menetapkan tersangka dan akan dikenai sanksi hukum yang tegas.

Menurutnya, Jokowi juga sudah menyerukan penegakan hukum tegas kepada para pihak yang rasis. Karena itu tindakaan rasial segelincir oknum jangan lantas di generalisasi seakan itu adalah sikap sebuah komunitas  suku atau etnis tertentu.

Dalam merespons gejolak ini, lanjut Dani, Jokowi juga akan mengundang para tokoh Papua untuk berdialog bagi kepentingan disana. Ia mengatakan tugas semua pemangku kepentingan untuk ikut meredam situasi yang panas ini.