Berita Politik - Presiden Jokowi menegaskan masalah pengembangan sumber daya manusia di Papua menjadi perhatian pemerintah. Jokowi menjanjikan 1.000 sarjana dari Papua akan diterima bekerja di BUMN maupun perusahaan swasta yang besar. 

Jokowi awalnya menceritakan pengalamannya bertemu mahasiswa Papua di berbagai negara. Dia mengatakan Mahasiswa Mahasiswa Papua sangat pintar. Saya di California ketemu 12 mahasiswa Papua yang menemui saya, bukan pintar pintar tapi sangat Pintar.

Di New Zealand ketemu juga lebih dari 10 mahasiswa Papua, pintar pintar semua, di Australia juga,'' kata Jokowi dalam pertemuan dengan tokoh Papua di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019)

Artinya, kata Jokowi, mahasiswa yang ada di luar negeri baik yang menempuh studi S1, S2 maupun S3, sangat banyak. Namun, Indonesia memerlukan lebih banyak lagi. Jokowi juga menceritakan kekhawatiran mahasiswa di luar negeri setelah menyelesaikan studi. Salah satunya akan kerja apa kalau kembali ke Papua.

Baca juga : Polisi Tilang 941 Mobil Langgar Ganjil Genap di Jakarta

"Banyak menanyakan, 'Pak, saya kalau udah lulus saya mau ke mana?', ya kembali ke tanah Papua, 'terus saya kerja apa?'. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang tidak hanya anak-anak muda di Papua, tapi juga anak muda di Provinsi lain. Ini jadi pekerjaan besar kita," ujarnya.

Oleh karena itu, Jokowi akan memaksa BUMN dan perusahaan swasta besar untuk menerima putra Papua yang baru lulus studi. Jokowi menjanjikan 1.000 mahasiswa Papua akan mendapat pekerjaan yang layak.

"Tapi saya siang hari ini saya buka untuk BUMN dan perusahaan swasta besar yang akan saya paksa, karena kalau lewat prosedur udah kelamaan, jadi kewenangan saya, saya gunakan, agar bisa nerima yang baru lulus mahasiswa dari tanah Papua, sementara saya siang hari ini saya menyampaikan 1.000 dulu lah, nanti akan saya atur lagi masalah PNS tadi supaya juga ada penempatan di provinsi-provinsi yang lain. Termasuk kita atur di eselon 1 2 3 akan kita atur," tuturnya.

Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani.

Berita Politik - Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto melakukan langkah strategis untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat. Terutama terkait aksi aksi di sejumlah kabuputen/kota disana yang beberapa di antaranya berujung kericuhan.